Info Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 9 No. 3, September Tahun 2009 (Rak 7-M : Kehutanan) ABSTRAK : Menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan yang berupa PSDH ( Provinsi Sumber Daya hutan) dan DR ( Dana Reboisasi) belakang ini, mendorong pemerintah untuk menaikkan kembali pungutan PNBP nya. Dengan mengambil contoh penelitian di Propinsi Jambi, kajian ini mencari kemungkinan untuk menaikkan PNBP, menggunakan metoda (1) Analisis Tarif dan Peraturan Per Undang-undangan serta (2) Analisis Harga. Hasil kajian ini adalah sebagai berikut. Realisasi produksi kayu bulat (KB) dan kayu bulat kecil (KBK) pada IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) pembangunan HTI berkisar antara 7.9 % dan 62.8% atau rata-rata hanya 29% dari target produksinya, dan dominasi oleh KBK (68%-87%). Harga pasar rata-rata tertimbang untuk KBK diameter kurang dari 30 cm sesuai Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan ) adalah Rp 245.000/m3, disarankan untuk dinaikkan menjadi Rp. 650.000/m3. Tarif PSDH untuk KBK diameter kurang dari 30 cm hanya 1% dari harga pasarnya, lebih kecil dari tarif untuk sortimen lain dalam kelompok KBK, sehingga disarankan untuk dinaikkan menjadi 10% agar setara dengan sortimen lain. Apabila tarif DR untuk KBK diameter kurang dari 30 cm setara dengan tarif PSDH yaitu 10% dari harga pasar, maka tarif DR adalah per m3. Target produksi kayu dalam RKT (Rencana Karya Tahunan) ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan oleh perusahaan, diperiksa potensi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten. dan RKT nya disyahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, sehingga disarankan untuk difungsikan sebagai instrumen untuk merencanakan targer pungutan DR dan PSDH. Kenaikkan harga pasar rata-rata tertimbang KBK, serta tarif PSDH dan DR diharapkan dapat menaikkan PNBP sektor kehutanan.