Koleksi

Pencarian Spesifik
1 2 Berikutnya Hal. Akhir

Pelaksanaan keputusan gubernur nomor 561/44/2003 tentang upah minimum pada 35 kabupaten/kota di ...

Analisis undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan sebagai salah satu upaya pengalihan...

Harmonisasi dalam persaingan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum barat untuk reformasi hukum nasional

POLITIK hukum pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia

Model pendayagunaan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai sengketa berdasar UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 guna memperluas Access to justice dan mengurangi beban peradilan negara

Penguatan kedudukan masyarakat hukum adat dalam pengeloalaan hutan pasca putusan MK RI No. 35/PUU.X/2012 untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan Indonesia

IbDM peningkatan peran aktif masyarakat desa Banaran kecamatan Galur kabupaten Kulon Progo untuk konservasi Penyu Hijau (Chelonian Mydas) melalui konsep Eco-Tourism menuju desa wisata Suaka Alam

POLITIK hukum pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia

KKN-PPM pemberdayaan masyarakat desa Banaran kecamatan Galur kabupaten Kulon Progo menuju desa Wisata suaka alam melalui pendekatan pariwisata berbasis lingkungan (ecotourism)

Pemulihan hak tradisional masyarakat hukum adat pasca putusan MK RI No-x/2012 melui deregulasi kebijakan sektor kehutanan

1 2 Berikutnya Hal. Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dari pencarian Anda melalui kata kunci: author="MAYASTUTI, Anti"
Permintaan membutuhkan 1.94877 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog