Koleksi

Pencarian Spesifik
Hal. Awal Sebelumnya 26 27 28 29 30 Berikutnya Hal. Akhir

Konvensi PBB menentang korupsi 2003 dan pembangunan berkelanjutan Indonesia

Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam mewujudkan penegakan hukum korupsi politik

Efektivitas model pemeliharaan ketrampilan berbasis usaha pertanian - peternakan terpadu pasca bencana erupsi gunung merapi di kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali

Kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu

PENDAMPINGAN penyusunan strategi penggunaan dana desa tanpa korupsi di kabupaten Pati

Politik hukum pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pindana korupsi dalam pengadaan 45 unit sepeda motor bagi anggota DPRD kabupaten Sukoharjo

Undang-undang anti KKN 1999 & juklak

Analisis penafsiran Undang-undang terhadap gratifikasi seks dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

Perlunya menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini

Implikasi penafsiran undang-undang oleh hakim praperadilan dalm perkara tindak pidana korupsi

Hal. Awal Sebelumnya 26 27 28 29 30 Berikutnya Hal. Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 331 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="RUPS"
Permintaan membutuhkan 0.12667 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog